Sebagai seorang pekerja, tentu istilah UMR, UMP dan UMK sudah tidak asing lagi di telinga. UMR, UMP dan UMK sangat erat kaitannya dengan sistem penggajian seorang pekerja.
Sebelum membahas tentang apa yang dimaksud dengan UMR, UMP dan UMK, ada baiknya kita membahas dulu tentang definisi upah minimum.
Pengertian Upah Minimum
Upah minimum adalah standar nominal upah terendah yang wajib digunakan oleh pengusaha untuk membayar upah para pekerjanya di perusahaan.
Pemerintah menetapkan upah minimum ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengupahan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup standar pekerja beserta dengan keluarganya.
Upah minimum ini tidak sama jumlahnya di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki standarnya masing-masing disesuaikan dengan kondisi di wilayah yang bersangkutan.
Sebagai contoh, upah minimum Bandung lebih sedikit dari pada upah minimum DKI Jakarta, atau upah minimum karawang lebih tinggi dari upah minimum Surabaya.
Upah minimum biasanya mengikuti trend kenaikan inflasi. Sehingga selalu terjadi penyesuaian disesuaikan dengan biaya hidup pekerja di daerahnya masing-masing.
Baca juga: 5+ Situs Bursa Kerja Terpercaya, Resmi dan Terbaik
Semakin tinggi inflasi, akan mendorong pekerja mengajukan kenaikan upah minimum dikarenakan upah yang diterima tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga selama sebulan dengan standar layak.
Apa Itu UMR
UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional yang merupakan sebuah standar upah minimum, berlaku hanya untuk satu daerah tertentu, yaitu satu propinsi atau satu kabupaten/kota.
Perusahaan yang berlokasi dan beroperasi di wilayah tersebut harus menyesuaikan upah terendah di perusahaannya dengan UMR yang telah ditetapkan untuk daerah tersebut bagi seluruh pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan kerjanya.
Dahulu, UMR diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Tetapi saat ini UMR telah dihapuskan.
Istilah UMR tidak lagi digunakan setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999/ tentang Upah Minimum.
Pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 menyatakan bahwa, “Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi Upah Minimum Propinsi, istilah Upah Minimum Regional tingkat II (UMR Tk II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/kota”.
Sejak itulah istilah UMR digantikan dengan sebutan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).
Sehingga tidak ada perbedaan UMR dan UMK, perbedaan UMR dan UMP atau perbedaan UMP dan UMR karena dalam Kepmenaker disebutkan beberapa perubahan, yaitu:
- UMR Tk I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP)
- UMR Tk II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
- UMP dan UMK ditetapkan oleh gubernur, bukan lagi oleh menteri
- Peninjauan terhadap besarnya UMP dan UMK dilakukan 1 tahun sekali, bukan lagi 2 tahun
- UMP dan UMK berlaku 1 Januari
- UMP ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum berlakunya UMP, atau 1 November
- UMK ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum berlakunya UMK, atau 20 November
Pengertian UMP
UMP adalah Upah Minimum Provinsi yang merupakan upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi.
Jika di dalam suatu kabupaten atau kota sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK.
Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
Pengertian UMK
UMK adalah Upah Minimum Kota atau Kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP.
Seandainya dalam sebuah kabupaten kota sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus jauh lebih besar dari UMP, sudah barang tentu yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK.
Perbedaan UMR, UMP dan UMK
Saat ini, UMR Jakarta telah dihapus, maka yang akan dibahas adalah perbedaan antara UMP dan UMK. Perbedaan UMP dan UMK terletak pada siapa yang menetapkannya.
UMP ditetapkan oleh gubernur, sedangkan UMK meski juga ditetapkan oleh gubernur, namun atas rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi dan rekomendasi bupati atau wali kota.
Perbedaan kedua terletak pada waktu pengumumannya. Pengumuman UMP dilakukan secara serentak oleh setiap gubernur propinsi masing-masing di setiap tanggal 1 November.
Sedangkan UMK diumumkan dan ditetapkan oleh gubernur paling lambat tanggal 21 November setelah UMP ditetapkan.
Nilai UMK juga jauh lebih besar dari UMP, itu sebabnya ada upah di beberapa kota di Indonesia yang jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah di ibukota.
Untuk lebih memudahkan, mari kita lihat perbedaan antara UMR, UMP dan UMK di dalam bagan di bawah ini:
|
Perbedaan |
UMK | UMP |
UMR |
| Definisi | Upah minimum kota /kabupaten | Upah Minimum Provinsi | Upah Minimum Regional |
| Ruang Lingkup | Satu Kota/Kabupaten | Satu Provinsi | Satu Provinsi |
| Nilai Upah | Berbeda antar Kota/Kabupaten | Sama selama masih satu provinsi | Sama selama masih satu provinsi |
Dari bagan di atas bisa kita lihat bahwa dalam satu kota/kabupaten akan memiliki UMK yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi kota/kabupaten tersebut. Contohnya Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, memiliki UMK sebesar Rp. 4.498.961.
Bila dibandingkan dengan UMK kabupaten lain yang masih satu provinsi dengan Cikarang, misalnya Kota Banjar, memiliki besaran UMK hanya Rp. 1.831.884. Kota Banjar menjadi kota dengan UMK terendah seprovinsi Jawa Barat.
Selain memiliki perbedaan, UMP dan UMK ternyata juga memiliki persamaan. Adapun persamaan di antara keduanya adalah UMP dan UMK sama-sama merupakan upah minimum yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) standar di wilayah tersebut, tentunya dengan memerhatikan tingkat produktifitas dan pertumbuhan ekonomi di sana.
Penghitungan kebutuhan hidup layak dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja untuk memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan lain sebagainya.
Dengan penetapan Kebutuhan Hidup Layak inilah membuat UMK kota/kabupaten di satu provinsi bisa berbeda-beda. Penetapan KHL dilakukan dengan cara survey oleh Dewan Pengupahan di wilayah tersebut.
Sehingga didapatkan data valid mengenai kebutuhan hidup warga yang berada dalam konteks wilayah yang disurvei. Data ini kemudian disahkan menjadi dasar penetapan upah minimum.
Dahulu, perhitungan UMP didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM), namun kemudian berubah penghitungannya menjadi didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
Dengan beberapa pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM bisa berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.
Meskipun penetapan antara UMK dan UMP berbeda, tapi tetap ada persamaannya dalam waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 1 Januari. UMP dan UMK diawasi pelaksanaannya oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.
Pengawasan atas pelaksanaan UMP dan UMK ini diatur oleh Peraturan Menteri no 7 tahun 2013 pasal 20.
Upah minimum di Indonesia tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan negara lain. sehingga kita tidak bisa mengatakan, upah minimum yang tinggi di suatu daerah lebih baik dari upah minimum di Indonesia. Karena faktor pembanding yang digunakan semakin kompleks.
Tidak hanya daya beli dan inflasi, namun nilai kurs terhadap dollar harus dimasukkan ke dalam perhitungan.
Selain itu, kondisi perekonomian negara dan aspek tingkat produktivitas juga berpengaruh pada nilai upah minimum negara tersebut.
Jangankan membandingkan dengan luar negeri, ketika kita membandingkan upah minimum Jakarta dan Jawa Tengah saja sudah banyak perbedaannya, hampir setengahnya.
Karena seperti yang kita pahami, biaya hidup di Jakarta sangat tinggi. Sehingga meningkatkan standar upah minimum Jakarta bila dibandingkan dengan upah minimum Jawa Tengah.
Beberapa daerah bahkan memiliki UMK yang lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan. Manakah yang dijadikan acuan oleh perusahaan untuk menetapkan gaji pegawainya? Yang dipakai adalah UMK.
Mengapa? Karena berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, disebutkan bahwa ketentuan UMK mempunyai lingkup keberlakuan yang lebih khusus.
Maksudnya, UMP digunakan di seluruh kota/kabupaten di provinsi tersebut jika belum ada pengaturan mengenai UMK di masing-masing kota/kabupaten.
Namun, jika satu kota telah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya ternyata lebih besar dari UMP, maka kota tersebut diberi kebebasan menggunakan standar UMK bukan UMP.
Dengan kata lain, di kota tersebut berlaku tingkat pengupahan yang lebih tinggi dari UMP dan tentu saja dari UMK kota/kabupaten lain yang satu provinsi. Hal ini memberikan angin segar bagi pekerja yang bekerja di daerah dengan kasus ini.
Sistem Pembayaran UMP dan UMK
Hal mengenai sistem pembayaran UMP dan UMK telah diatur secara lengkap dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Antara lain, bagi para pekerja atau buruh yang sistem kerjanya adalah borongan atau disebut juga dengan sistem harian lepas, yang dilaksanakan paling cepat sebulan atau paling lama dua belas bulan.
Maka mereka berhak atas upah dengan penghitungan upah rata-rata dalam sebulan serendah-rendahnya adalah sebesar upah minimum yang dilaksanakan di perusahaan bersangkutan.
Upah mereka dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dikali dengan penghitungan upah satu hari.
Untuk perusahaan yang sistem kerjanya enam hari dalam seminggu, maka upah bulanannya dibagi dengan 25 hari.
Sedangkan untuk perusahaan yang sistem kerjanya lima hari dalam seminggu, upah per bulannya dibagi 21 hari.
Mengenai peraturan yang menetapkan tentang UMP dan UMK, ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomer 7 tahun 2013 mengenai Upah Minimum (Permen Upah Minimum) yaitu:
- Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
- UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi.
- UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau Kota.
Dari seluruh penjelasan yang sudah dituangkan di atas, Upah Minimum terbagi menjadi dua yaitu UMSP (Upah Minimum Sektoral Propinsi) dan UMSK (Upah Minimum Sektoran Kota/Kabupaten).
Penetapan dari upah minimum sektoral ini didasarkan pada sektor atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, misalnya sektor sumber daya, bangunan dan pekerjaan umum, sektor otomotif dan lain sebagainya.
Penjelasan tentang UMP dan UMK dapat dicari dengan mudah dan diakses pada situs-situs resmi tentang ketenagakerjaan maupun informasi lisan di kantor ketenagakerjaan, karena biasanya ditetapkan dengan peraturan gubernur dan peraturan daerah (Perda).
Bagaimana jika sebuah perusahaan tidak mampu membayar para karyawannya dengan layak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah?
Jika terjadi kasus seperti ini, pemilik perusahaan dapat meminta penangguhan kepada gubernur di Propinsi di mana perusahaan tersebut berlokasi.
Ini sesuai dengan pasal 90 UU Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa pengusaha tetap harus membayar upah karyawannya sesuai dengan ketetapan pemerintah saat proses penangguhan masih berlangsung.
Pengusaha wajib memberikan alasan mengenai ketidakmampuan pembayaran upah sesuai dengan peraturan dengan melampirkan bukti-bukti yang valid.
Ini artinya, meminta penangguhan bukan berarti perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab membayar upah karyawannya dengan layak.
Sebab, perusahaan tersebut tetap harus membayar upah karyawan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebijakan dari gubernur saat memproses surat penangguhan tersebut.
Gubernur berhak menolak atau menyetujui permintaan penangguhan dari perusahaan dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus untuk perusahaan tersebut, di mana dalam surat tersebut terdapat jumlah upah yang harus dibayarkan minimal terhadap karyawan.
Perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan dan telah mendapatkan SK wajib membayar upah bulanan karyawan sesuai dengan SK dan jika perusahaan tersebut melanggar, maka akan mendapatkan sanksi tersendiri dari pemerintah.
Sanksi Atas Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK
Apabila seorang karyawan atau pegawai tidak mendapatkan upah bulanan yang sesuai dengan ketetapan pemerintah di daerahnya, makan dia berhak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan kasus ini.
Prosedur atas pelanggaran ini diatur dalam UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI).
Menurut UUPHI tersebut, karyawan dapat memperjuangkan standar upah minimumnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Karyawan dapat mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan.
Perundingan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Setelah melewati tenggat waktu 30 hari, apabila kesepakatan antara kedua belah pihak masih belum juga terwujud, maka upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit.
Perundingan ini dilakukan antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator.
Untuk mencapai tahap ini, maka karyawan perlu menampilkan bukti-bukti kongkrit dan melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu.
Sertakan juga bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan sebelumnya, namun belum ada kesepakatan yang bisa dicapai dengan baik.
3. Apabila setelah melakukan perundingan tripartit belum ada hasil yang bisa memuaskan kedua belah pihak, maka bisa menempuh jalur peradilan.
Salah satu pihak bisa mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan jalur hukum formal akan ditempuh melalui sidang di pengadilan.
Setelah mengetahui Pengertian dan Perbedaan UMR, UMP, UMK, maka dipahami bahwa jumlah UMP dan UMK di tiap provinsi berbeda. Bagi Anda yang berniat bekerja, Anda bisa memilih wilayah mana yang Anda tuju berdasarkan besaran UMP dan UMK.
Namun jangan lupa, makin tinggi UMP dan UMK suatu daerah, maka bisa dipastikan biaya hidup seperti tempat tinggal, makan dan transportasi juga tinggi.
Baca juga: 7 Cara Mengatasi Stres saat Bekerja beserta Penyebabnya
Sehingga Anda bisa mempertimbangkan, bergaji besar dengan biaya hidup tinggi atau bergaji biasa namun biaya hidup rendah sehingga Anda bisa berhemat dan menabung.