Jakarta, Bacalagers Media – Indonesia sudah memiliki Menteri Pendidikan baru yang ditunjuk Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya di periode 2019-2024. Ia adalah Nadiem Makarim yang sebelumnya memang sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia sebagai pendiri salah satu transportasi daring. Meski masih baru, banyak gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim.
Hal ini bertujuan untuk memajukan pendidikan Indonesia yang cukup carut marut dan tertinggal dari banyak negara di dunia. Gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim ini menurutnya sudah sesuai dengan visi Presiden Jokowi dalam pendidikan yakni menciptakan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Apa saja gebrakannya?
Gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim untuk Pendidikan di Indonesia
Seperti yang kami lansir melalui lama resmi Katadata.co.id, CNBCindonesia.com, Edukasi.kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melakukan gebrakan untuk membenahi edukasi pendidikan nasional Indonesia.
Upaya gebrakan ini dilakukan melalui empat kebijakan yang diberi nama “Merdeka Belajar”, menurutnya kebebasan guru dan murid seharusnya menjadi kunci dalam pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik dan semakin maju.
Seperti apa empat gebrakan mendikbud nadiem makarim untuk pendidikan Indonesia lebih maju ini? ini dia:
1. Penilaian USBN Komprehensif
Salah satu gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim yang dilakukan pada awal pemerintahannya adalah menyampaikan penyelenggaraan USBN atau Ujian Sekolah Berbasis Nasional tahun 2020 akan diselenggarakan oleh pihak sekolah. Ujian ini dilakukan guna menilai kompetensi siswa itu sendiri.
Dalam pelaksanaannya, ujian akan dilakukan dengan bentuk tes tertulis dan bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Nantinya, portofolio ini pun akan dilakukan melalui banyak cara. Ada yang menggunakan tugas kelompok, ada karya tulis dan masih banyak lagi. Dengan begitu, guru dan sekolah bisa lebih objektif dalam memberikan nilai.
2. Mengakhiri Ujian Nasional (UN) SMP SMA SMK MA
Gebrakan lain dari Mendikbud Nadiem Makarim yang cukup kontroversial adalah mengakhiri Ujian Nasional atau UN. Pengakhiran UN ini sebenarnya sudah sering disebut-sebut oleh banyak petinggi sebelumnya. Namun, sampai saat ini belum ada yang terealisasi. Rencananya, Nadiem Makarim akan menjadikan UN di tahun 2020 adalah yang terakhir.
Untuk penyelenggaraan UN di tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Ini terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa Indonesia atau literasi, bahasa Inggris, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi dan penguatan pendidikan karakter untuk peserta didik.
Pelaksanaan ujian ini pun tidak dilakukan di masa akhir pelajar di sekolah. Pelaksanaan ujian akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah yang dalam hal ini bisa dilakukan di kelas 4 SD, 8 SMP dan 11 SMA. Tujuannya adalah untuk mendorong guru dan sekolah guna memperbaiki mutu pendidikan dan pembelajaran saat ini.
Gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim lainnya adalah hasil ujian ini tidak akan digunakan untuk basis siswa ke jenjang selanjutnya. Tapi, hal ini akan mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.
3. Menyederhanakan RPP
Gebrakan lain yang dilakukan Mendikbud baru ini adalah dengan menyelenggarakan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Terkait penyusunannya, Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Jadi, dalam kebijakan barunya, guru bisa secara bebas untuk bisa memilih, membuat dan mengembangkan format RPP.
Namun, tentu saja dalam praktiknya RPP tersebut tetap harus memenuhi komponen yang dibutuhkan. Komponen yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran serta asesmen. Dengan demikian, penulisan RPP akan jadi lebih efisien dan efektif sehingga guru akan lebih memiliki waktu untuk persiapan dan mengevaluasi proses pembelajaran.
4. Memfleksibelkan Sistem Zonasi
Sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB beberapa tahun belakangan ini seperti bermasalah. Banyak sekali orang tua yang merasa kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan. Nah, gebrakan yang dilakukan Mendikbud ini tampaknya jadi angin segar untuk para orang tua.
Pasalnya, sistem zonasi akan lebih fleksibel. Menurut Nadiem, kombinasi dari PPDB dengan jalur zonasi akan menerima siswa minimal 50 persen. Lalu, akan ada jalur afirmasi minimal 15 persen dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.
Untuk jalur prestasi, setiap sekolah berhak menerima murid dengan persentase hingga 30 persen. Setiap daerah juga memiliki wewenang untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi menurut gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim ini.
Nah, itulah beberapa gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim. Meski baru menjabat beberapa bulan, ternyata cukup banyak inisiatif yang diberikan Nadiem Makarim untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, semuanya berharap bisa memeratakan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.